SEMAKNA FILM DEBTOCRACY

 SEMAKNA FILM DEBTOCRACY

“Kekayaan takkan dibawa mati”

Fenomena yang di tunjukan serta dipaparkan oleh para politisi dan ekonom  Yunani juga Ekuador sebagai bagian dari golongan negara tertindas kiranya cukup membuat mata lebih terbelalak. Bahwa janji dan manisnya para agensi kapitalis milik para superpower ekonomi seperti IMF, World Bank, atau organisasi internasional bak WTO, Uni Eropa untuk membangun ekonomi rakyat bukanlah semata-mata kebenaran. Dalih bahwa negara dunia ketiga yang dalam tanda kutip “crises” sangat membutuhkan bantuan negara-negara core dalam banyak hal mulai teknologi, pendidikan, politik, sampai utang yang kerap dipoles sebagai bantuan luar negeri. Meskipun bisa juga diasumsikan sebagai alat pembangun ketergantungan dan pengebirian kedaulatan, bagaimanapun pada prinsipnya telah menjadi pasal utama di ranah penerapan ekonoomi dunia.

Apalagi dengan legitimasi dukungan “the superpower states” yang secara individu sebenarnya sangatlah protektif dalam urusan ekonomi tapi berusaha membuka kesempatan selebar jagat untuk mencari inang yang bisa diperdaya melalui demokratisasi, privatisasi, juga latah dalam berhutang. Sudah tak dapat dipungkiri bahwa menurut Amnesty internasional, Tranparancy Internasional, atau LSM internasional lain, tingkat kriminalitas  di negara peripheri selalu lebih tinggi dibanding negara yang relatif sejahtera. Korupsi, imigran gelap, kasus TOC, transfer narkoba antarnegara, perdebatan gender, atau sekedar masalah disease akibat kelaparan kurang gizi. Alhasil negara yang sudah jatuh berusaha berdiri seolah-olah secara sengaja dijorokkan kembali dengan pembelitan utang dengan bunga tinggi sampai-sampai para bayi mungil tak berdosa 40-50 tahun mendatang yang belum lahir, alias baru direncanakan, wajib memikulnya. Sehingga rakyat yang hari ini di klaim kurang produktif, not ready to compete, ber-value added rendah, minim pendidikan, terbelakang akan berkelanjutan hidup dengan motto bekerja seumur hidup, dan seumur hidup adalah untuk bekerja, melayani para bos, para kapitalis.

Padahal secara agung ilmu ekonomi dan politik sendiri secara khusus diproses dan dibentuk untuk bersama-sama membangun kesejahteraan meskipun akan tetap ada gap antara yang kaya dan yang miskin, pengatur dan yang diatur, sudah seharusnya kita meminimalisir sekecil mungkin. Terutama bagi kebutuhan yang mendasar, menyangkut perihal human security, dimana sesungguhnya pembangunan yang terbaik adalah pembangunan manusia. Penekanan bagi penguatan pekerja sebagai bagian integral dari kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi adalah salah satu hal yang perlu disoroti lebih mendalam pada kasus yunani. Sebab penyelamatan yang berujung pada keamanan lintah raksasa alias bank dan korporasi besar saja tidaklah memberi dampak positif signifikan bagi pertumbuhan ekonomi secara umum. ILO perlu bertindak lebih keras dalam hal ini. Hari ini, pasca menjamurnya mainstream neolibaral yang membebaskan pasar untuk lebih aktif berjoget daripada pemerintahan negara, sudah barang tentu gejolak perseteruan kelas akan selalu muncul di tengah-tengah masyarakat, dengan kapitalis sebagai biang keladi yang akan selalu menang. Merekalah yang hari ini akan dipuja dan dipuji, dijamu dan disunggi oleh negara sebagai pengalir investasi pembebas pengangguran. Negara akan sedikit menunduk memandangnya, bahkan menyerahkan secuil demi secuil otoritasnya, sampai bilget saja bersalaman dengan presiden korsel dengan tak sopanya menyelipkan satu tangan ke saku celana, lalu berpongah.

IMF dari perpektif mereka, dianggap tak banyak belajar dari kasus Argentina, dimana dalam dalih bantuanya yang mendevaluasi mata uang telah gagal. Namun nasi telah menjadi tinja, pemaksaan berhutang yang pembayarannya adalah amoral, pengutangannya pun amoral, lebih-lebih kerjasama antara pemerintah otoriter dengan para lintah darat disistem demokratis. Seperti dibaratkan juara tinju kelas berat bertarung melawan kelas bulu, barangkali seperti Muhammad Ali lawan Chris John, yang bertanding di kuburan. Kebijakan presiden Ekuador Rafael Correa saat menjabat menteri keuangan yang merubah pengalokasian anggaran negara hasil minyak hanya 20 % untuk pembayaran hutang sedang yang 80 % untuk pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan kerja, dll. Dari sebelumnya yang sebaliknya 20% bagi pembangunan dan 80% untuk bayar hutang sangatlah berani. Bahkan bersedia keluar dari kementrian demi melawan pasal World Bank yang mengintervensi kedaulatan yuridiksi tersebut. Dan Bank Dunia mengancam takkan memberi pinjaman lagi pada Ekuador jika sampai menghapus salah satu saja pasal titipanya.

Menyoal lebih lanjut perihal penghapusan utang yang konsepnya digagas oleh Alexander Suck pada 1927. Yangmana membela kepentingan negara miskin, meskipun mudah juga digunakan sebagai dalih mengelak atas utang, khususnya negara yang mengalami suksesi. Kebanyakan telah mulai membudaya, tak maunya negara suksesor membayar utang rezim kunonya yaitu predesessornya, karena memang utang sangatlah menjijikkan dan menyengsarakan. Alexander Suck menyebut tiga alasan utama parameter odious debt. Yaitu : 1. Pemerintah negara menerima pinjaman tanpa izin dan persetujuan rakyat, 2. Pinjaman tidak digunakan bagi kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat, 3. Pemberi pinjaman mengerti situasi ini, tapi berpura-pura tidak tahu. Pemaparan ini sangat revolusioner dan melayani kepentingan penyelesaian problem sampai banyak menuai afirmative statement. Contohnya kasus Iraaq, Sadam Husain yang dituduh sebagai penjahat perang mengalokasikan dananya Cuma-cuma hanya untuk pembangunan militer. Padahal banyak rakyat yang masih membutuhkan berbagai macam kebutuhan yang lebih fundamental untuk dipenuhi. Saya rasa, kesimpulan utama yang bisa kita ambil adalah. Bahwa peripheri memang harus dibantu oleh negara core guna melakukan industrialisasi. Namun, untuk bersama-sama tumbuh, bukan diperbudak, modus menciptakan ketergantungan negatif. Sehingga dimanapun manusia berada, kesejahteraan ada disampingnya. Demikian......

Dari : Bayi berlari

            Mahasiswa Hubungan Internasional